Uncategorized

KPK Soroti Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

Berdasarkan kajian, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyarankan agar cakupan penerima insentif untuk petugas rumah sakit dalam penanganan Covid 19 diperluas. Pahala mengatakan pihaknya melihat pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan (nakes) terjadi diantaranya karena definisi nakes penerima insentif yang sempit yakni nakes yang menangani langsung pasien Covid 19. Padahal, kata dia, di instalasi kesehatan banyak yang secara tidak langsung juga merasa berkontribusi dalam penanganan Covid 19 di antaranya sopir ambulans dan petugas laboratorium.

Oleh karena itu, kata dia, di banyak tempat dilakukan pemotongan insentif terhadap nakes untuk pemerataan. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Sinergi Pengawasan PC PEN yang ditayangkan di kanal youtube Itjen Kemenkeu pada Kamis (21/10/2021). "Oleh karena itu kami rekomendasikan untuk memperluas cakupan penerima insentif terutama untuk petugas rumah sakit non nakes tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran," kata Pahala.

Pahala mengatakan rekomendasi tersebut di antaranya muncul karena di lapangan pemotongan insentif tersebut sulit dikendalikan. Sehingga di beberapa tempat, kata dia, bahkan manajemen rumah sakit pun mendapat bagian. "Sementara yang di front line malah mendapat bagian yang paling kecil. Itu karena tidak terkendali pemotongan," kata dia.

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *